Article Sidebar

Download
PDF
Statistic
Read Counter : 154 Download : 156

Main Article Content

Abstract

The practical problem that arises is the existence of a village head/village apparatus in charge of a political party or has committed violations in the Presidential/Vice Presidential elections, Regional Head elections, legislative / DPD elections, and even violations of village head elections. The method used literature review, which is accomplished by compiling articles from newspapers or web media related to the Neutrality of the Village Head and Village Officials. The results showed that the village head/village apparatus had a mass base in the area, so it was often used to support or participate in elections. On the other hand, the village head/village apparatus also strives to carry out practical politics to get closer to and get more attention from regional heads, political party elites or the Central Government in budget allocations or financial or development assistance for their regions. There was also pressure, intimidation or promises directed at the village head to commit a neutrality violation. To achieve neutrality for village heads/village officials, it is necessary to increase Regional Heads, Heads of Service and District Heads in fostering and supervising village government through socialization and prosecution for those who commit violations. It is also necessary to formulate regulations regarding a code of ethics for village heads/village officials to control. Regional heads, career officials and related officials must also provide an example by being neutral during the election.

Keywords

Neutrality Village Head Village Officials

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

By exercising the Licensed Rights, You accept and agree to be bound by the terms and conditions of this Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License.

How to Cite
Rusliandy, R. (2021). Getting the Neutrality of Village Heads and Village Devices in General Elections:. Kontigensi : Jurnal Ilmiah Manajemen, 9(1), 60-68. https://doi.org/10.56457/jimk.v9i1.96

References

  1. Agius, Christine dan Devin, Karen. (2011). Neutrality: A really dead concept? A reprise. Cooperation and Conflict Journal. Sage.
  2. Bagir Manan. (2018). Peran Etik Menjaga dan Mengawasi Perilaku Pejabat Publik. Seminar Nasional MKD-DPR RI, Jakarta 8 Oktober 2018.
  3. Bilatu, Ramlan. (2016). Netralitas Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (suatu studi tentang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo B Kecamatan Bualemo). Politico : Jurnal ilmu Politik, 2016.
  4. Budiawan, Arie. (2016). Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Perbaikan jalan desa di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Vol 2 No. 1 Tahun 2016
  5. Endik Hidayat, Miskan. (2018). Birokrasi dan Politik: Netralitas Perangkat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Sitimerto Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri. Jurnal Aplikasi Administrasi Vol. 21 No. 2 Desember 2018.
  6. Muslimat, A., Muhsin, H., Wahid, H. A., Yulistiana, I., Sunarsi, D., Dewi, K., ... & Ilham, D. (2021). Develop Technology Based Multimedia For Indonesian Teachers. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27(1), 1871-1882.
  7. Nurjaya, N., Affandi, A., Ilham, D., Jasmani, J., & Sunarsi, D. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Aparatur Desa Pada Kantor Kepala Desa Di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia), 4(3), 332-346.
  8. Pujiati, H., Sunarsi, D., Affandi, A., & Anggraeni, N. (2021). Effect of ISO 9001: 2015 Quality Management Implementation in Education on School Performance. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27(1), 1848-1855.
  9. Purwanti, Y. (2021). The Influence Of Digital Marketing & Innovasion On The School Performance. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(7), 118-127.
  10. Raymond, G. A. (1997). Neutrality Norms and The Balance of Power. Cooperation and Conflict Journal. Sage.
  11. Rusliandy. (2019). Hambatan Implementasi Sistem Merit pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor dalam Pengelolaan Infrastruktur Jalan Kabupaten. Civil Service Jurnal Vol. 13 No. 1 Juni 2019.
  12. KASN, (2018). Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara.
  13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  14. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.
  15. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentan Pemilihan Umum
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
  19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa.
  21. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring pada https://kbbi.kemdikbud.go.id/
  22. Detiknews. 2019. Probowo anggap ada kades ditangkap karena dukung 02, ini faktanya. https://news.detik.com/berita/d-4389534/prabowo-anggap-ada-kades-ditangkap-karena-dukung-02-ini-faktanya.
  23. Gatracom. 2019. Tidak Netral, 16 Kades dan Perangkat Desa diberi Sanksi Bawaslu. https://www.gatra.com/detail/news/395621-Tidak-Netral-16-Kades-dan-Perangkat-Desa-Diberi-Sanksi-Bawaslu.
  24. Kompas. 2019. Prabowo : Ada Kepala Desa dukung saya, masuk penjara. https://nasional.kompas.com/read/2019/02/06/21472031/prabowo-ada-kepala-desa-dukung-saya-masuk-penjara.
  25. Sindonews. 2020. Netralitas Kades saat Pilkada masih sulit ditegakkan. https://makassar.sindonews.com/read/202984/710/netralitas-kades-saat-pilkada-masih-sulit-ditegakkan-1603242658.