Management Of Non-Tax State Revenue At The Office Of The Port Master And Port Authority Of Class II Patimban For The 2023 Budget Period
Keywords:
Non-Tax State Revenue, Harbormaster's Office, Class II Patimban Port Authority, efficiency, transparency, accountability
Abstract
This study discusses the management of Non-Tax State Revenue at the Patimban Class II Harbormaster and Port Authority Office in the 2023 budget period. Non-Tax State Revenue is an important source of state revenue that needs to be managed efficiently, transparently, and accountably. This study uses a qualitative-descriptive method by collecting data through in-depth interviews, direct observation, and analysis of related documents. The results show that the management of Non-Tax State Revenue at the Patimban Class II Harbormaster and Port Authority Office is supported by various digital applications such as INAPORTNET, SIMKAPEL, SIMLALA, SIMPONI, Hubla Data Center, and SAKTI, which play a role in ensuring efficiency, transparency, and accountability in the management of Non-Tax State Revenue. However, this study also identifies several challenges, including data compatibility between systems and the need to increase human resource capacity to support more optimal management.References
Bank Indonesia. (2023). "Laporan Ekonomi Makro: Pengelolaan Sumber Pendapatan Negara Non-Pajak." Laporan Tahunan Bank Indonesia.
Chandra, I., & Setiawan, R. (2023). "Peran Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pelabuhan." Jurnal Teknologi dan Manajemen Pelabuhan, 7(1), 99-115.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). "Penerapan SAKTI dalam Pengelolaan Keuangan Negara: Tantangan dan Peluang." Laporan Tahunan DJPB.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2023). Manual Aplikasi INAPORTNET, SIMKAPEL, SIMLALA, SIMPONI, dan Data Center Hubla.
Fahmi, I., & Maulana, H. (2023). "Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan PNBP di Indonesia." Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 15(1), 89-103.
Handayani, L., & Purnamasari, R. (2023). "Implementasi Kebijakan PNBP di Sektor Maritim: Studi Kasus Pelabuhan Patimban." Jurnal Kebijakan Publik dan Maritim, 6(2), 98-113.
Kementerian Keuangan. (2023). "Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Keuangan SAKTI di Lingkungan Pemerintah." Pedoman Implementasi Aplikasi Keuangan SAKTI.
Kementerian Keuangan. (2023). Pedoman Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
Kementerian Perhubungan. (2023). Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban Tahun Anggaran 2023.
Kurniawan, A., & Saputra, R. (2023). "Penerapan Sistem Informasi Keuangan di Instansi Pemerintah: Studi Kasus Penggunaan Aplikasi SAKTI." Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 8(2), 123-138.
Mulyadi, M., & Wibowo, A. (2023). "Evaluasi Kinerja Aplikasi SIMKAPEL dalam Proses Penyetoran PNBP di Pelabuhan." Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Pelabuhan, 9(3), 215-230.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Perhubungan.
Priyanto, H., & Raharjo, B. (2023). "Analisis Implementasi SIMPONI dalam Pengelolaan PNBP di Kementerian Perhubungan." Jurnal Keuangan Publik, 7(1), 65-78.
Rizki, M., & Santoso, D. (2023). "Analisis Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pelabuhan Utama Indonesia." Jurnal Ekonomi Maritim, 8(2), 145-160.
Siregar, F., & Nurhadi, A. (2023). "Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan SDM terhadap Efektivitas Pengelolaan PNBP di Sektor Maritim." Jurnal Pengembangan Sumber Daya Manusia, 14(2), 175-190.
Soekarno, H., & Wijaya, P. (2023). "Reformasi Birokrasi dan Penguatan Sistem Pengelolaan PNBP di Indonesia." Jurnal Reformasi Administrasi Publik, 11(3), 255-270.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Wardhana, A., & Suryadi, B. (2023). "Optimalisasi Sistem INAPORTNET dalam Peningkatan Efisiensi Pelayanan Pelabuhan." Jurnal Manajemen Logistik dan Transportasi, 10(4), 189-204.
Yuwono, T., & Hartanto, D. (2023). "Efisiensi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Sektor Kepelabuhanan." Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis, 12(3), 245-260.
Chandra, I., & Setiawan, R. (2023). "Peran Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pelabuhan." Jurnal Teknologi dan Manajemen Pelabuhan, 7(1), 99-115.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). "Penerapan SAKTI dalam Pengelolaan Keuangan Negara: Tantangan dan Peluang." Laporan Tahunan DJPB.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2023). Manual Aplikasi INAPORTNET, SIMKAPEL, SIMLALA, SIMPONI, dan Data Center Hubla.
Fahmi, I., & Maulana, H. (2023). "Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan PNBP di Indonesia." Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 15(1), 89-103.
Handayani, L., & Purnamasari, R. (2023). "Implementasi Kebijakan PNBP di Sektor Maritim: Studi Kasus Pelabuhan Patimban." Jurnal Kebijakan Publik dan Maritim, 6(2), 98-113.
Kementerian Keuangan. (2023). "Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Keuangan SAKTI di Lingkungan Pemerintah." Pedoman Implementasi Aplikasi Keuangan SAKTI.
Kementerian Keuangan. (2023). Pedoman Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
Kementerian Perhubungan. (2023). Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban Tahun Anggaran 2023.
Kurniawan, A., & Saputra, R. (2023). "Penerapan Sistem Informasi Keuangan di Instansi Pemerintah: Studi Kasus Penggunaan Aplikasi SAKTI." Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 8(2), 123-138.
Mulyadi, M., & Wibowo, A. (2023). "Evaluasi Kinerja Aplikasi SIMKAPEL dalam Proses Penyetoran PNBP di Pelabuhan." Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Pelabuhan, 9(3), 215-230.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Perhubungan.
Priyanto, H., & Raharjo, B. (2023). "Analisis Implementasi SIMPONI dalam Pengelolaan PNBP di Kementerian Perhubungan." Jurnal Keuangan Publik, 7(1), 65-78.
Rizki, M., & Santoso, D. (2023). "Analisis Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pelabuhan Utama Indonesia." Jurnal Ekonomi Maritim, 8(2), 145-160.
Siregar, F., & Nurhadi, A. (2023). "Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan SDM terhadap Efektivitas Pengelolaan PNBP di Sektor Maritim." Jurnal Pengembangan Sumber Daya Manusia, 14(2), 175-190.
Soekarno, H., & Wijaya, P. (2023). "Reformasi Birokrasi dan Penguatan Sistem Pengelolaan PNBP di Indonesia." Jurnal Reformasi Administrasi Publik, 11(3), 255-270.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Wardhana, A., & Suryadi, B. (2023). "Optimalisasi Sistem INAPORTNET dalam Peningkatan Efisiensi Pelayanan Pelabuhan." Jurnal Manajemen Logistik dan Transportasi, 10(4), 189-204.
Yuwono, T., & Hartanto, D. (2023). "Efisiensi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Sektor Kepelabuhanan." Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis, 12(3), 245-260.
Published
2025-06-30
How to Cite
Rahmadhani, W. A., Hawa, B. B., & Samsudin, U. (2025). Management Of Non-Tax State Revenue At The Office Of The Port Master And Port Authority Of Class II Patimban For The 2023 Budget Period. Fin Sinergy: Jurnal Manajemen Keuangan, 3(1), 64-71. https://doi.org/10.56457/fin.v3i1.834
Section
Articles
Copyright (c) 2025 Wahyu Agung Rahmadhani, Bilqis Bani Hawa, Udin Samsudin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
